Oleh Dr. H. Ferry Siswadhi, S.E., M.Si · Widya Bakti Nusa
Belum ada ulasan
Perubahan teknologi telah membawa konsekuensi besar bagi cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Pemerintah daerah kini tidak lagi cukup hanya hadir melalui kantor pelayanan, formulir administratif, atau prosedur birokrasi yang panjang. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan yang cepat, mudah, terbuka, dan dapat diakses melalui perangkat digital. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar melakukan digitalisasi, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih cerdas, terintegrasi, responsif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Namun, perjalanan menuju smart government bukanlah perkara sederhana. Banyak pemerintah daerah telah memiliki aplikasi, portal layanan, media sosial resmi, sistem informasi, bahkan pusat data. Akan tetapi, keberadaan berbagai perangkat digital tersebut belum tentu otomatis menunjukkan kesiapan yang matang. Dalam banyak kasus, layanan masih terfragmentasi, data antarperangkat daerah belum terhubung, kualitas sumber daya manusia digital belum merata, keamanan siber belum menjadi perhatian utama, dan partisipasi warga masih sering diperlakukan sebagai formalitas. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting bagi perlunya evaluasi kesiapan digital pemerintah daerah secara lebih jernih dan terukur.
Akses Ebook Digital
Akses lewat paket subscription — mulai dari Rp 30.000/minggu
Pesan Buku Versi Cetak
Stok tersedia
Silakan Masuk atau Daftar Gratis untuk membaca online atau membeli buku fisik.